BPOM: Albothyl Tidak Untuk Sembuhkan Sariawan

ArisanTersohor - Sebuah surat yang beredar di media sosial dengan kop dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI perihal penarikan cairan albothyl dari pasaran menyebabkan netizen heboh. Menyikapi hal itu pihak PT Pharos selaku produsen cairan antiseptik tersebut pun bersuara.

Menurut Nasional Sales Manager PT Pharos, Imawan Derajatkusuma, kabar tersebut tidak benar. Albothyl bukan ditarik dari pasaran, melainkan BPOM menyebut peruntukkannya tidak untuk sariawan.

“Masih jauh dari kondisi ditarik, artinya berita penarikan albothyl oleh BPOM itu adalah hoax. Informasi dari product management, bukan ditarik tapi tidak cocok untuk indikasi penyakit tertentu,” jelas Imawan Derajatkusuma. Agen Domino99

Dilansir laman VIVA, Kamis (15/2/2018), surat BPOM memperingatkan untuk hati-hati jika menggunakan obat luar itu untuk sariawan.

Menurutnya selama ini masyarakat memakai albothyl sebagai obat sariawan di dalam mulut. Kandungan konsentrat 36 persen bahan policresulen pada obat tersebut dikatakannya bukan untuk sariawan.

“Bukan kandungannya yang berbahaya, tapi konsentrat 36 persen bahan policresulen di dalam albothyl tidak untuk sariawan,” tambahnya.

Albothyl semula dikhususkan untuk pemakaian pengobatan pada area intim wanita. Namun, policresulen disebutnya bisa juga dipakai untuk mengatasi kerusakan pada sel termasuk sel kulit.

“Awalnya memang untuk vagina, tapi policresulen sebenarnya bisa digunakan untuk apapun pada kulit yang alami kerusakan sel dan menyebabkan radang, kecuali penyakit kanker. Karena kandungannya tidak bereaksi pada sel sehat dan hanya fokus pada sel yang rusak untuk menjadi mati dan sembuh,” jelasnya.

Pihak PT Pharos sendiri akan segera menggelar konfrensi pers terkait surat dari BPOM tersebut.

Read More

Misteri Kondom dan Bantahan Alexis

ArisanTersohor - Kain hitam menutupi papan nama Hotel Alexis. Billboard tak jauh dari sana juga ditutup dengan lakban hitam.

Bangunan besar dengan warna dominan hitam itu menjadi perhatian publik sejak, Senin 30 Oktober 2017. Pemprov DKI menolak perpanjangan izin usaha Hotel tersebut.

Legal Corporate Hotel Alexis Lina Novita mengatakan, menghargai putusan Pemprov DKI. Alexis berhenti beroperasi.

"Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukkan bahwa pihak kami taat aturan," kata Lina, Selasa (31/10/2017).

Terletak di Jalan RE Martadinata nomor 1, Alexis kerap diasosiasikan dengan praktik prostitusi terselubung. Pertimbangan itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI enggan memperpanjang izin.

Namun, Alexis membantahnya. Pengelola mengajak wartawan berkeliling di Alexis untuk membuktikannya. Alexis membuka diri dan mengajak ratusan wartawan untuk mengitari Alexis.

Satu per satu ruangan diperkenalkan kepada awak media. Wartawan dibebaskan menjelajahi seluruh sudut Alexis.

Kunjungan itu termasuk menuju lantai 7, yang selama ini disebut-sebut sebagai tempat prostitusi terselubung.

Liputan6.com juga ikut dalam acara itu. Dalam 'tur' itu, ada temuan menarik.

Saat berkeliling Alexis, tepat di depan kamar 706-707, Liputan6.com menemukan sobekan bungkus kondom di dalam tong sampah.

Sobekan bungkus kondom itu bercampur sampah puntung rokok dan kardus bohlam. Terkait hal itu, Lina tegas membantah bahwa terjadi praktik asusila di dalam griya pijat Alexis.

"Sangat melarang, ruangan terus ada tulisan," kata dia.

Lina menambahkan, pihaknya sangat ketat dalam menerapkan aturan. Bahkan, pihak Pemprov rutin mengecek bulanan.

"Kalau ada temuan, dari kemarin (ditutup)," kata Lina.

Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri mengaku punya bukti kuat untuk menolak perpanjangan izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri apel pembubaran pasukan pengamanan Pilkada DKI di Mapolda Metro Jaya.

"Ada temuan-temuan di lapangan. Dan juga laporan yang diterima kemudian jadi bahan pertimbangan mengapa izin tidak diberikan," katanya, Selasa (31/10/2017).

Namun, ia tidak merinci lebih lanjut bukti yang dimaksud. Menurut Anies, pembuktiannya berbeda dengan kasus lain.

Mantan Menteri Pendidikan itu mencontohkan bangunan yang melanggar. Bangunan yang menyalahi aturan, kata dia, dengan mudah bisa diambil gambarnya.

"Masa (Alexis) ini fotonya kita tunjukin? Bagaimana coba? Karena itu kita sampaikan ada bukti-buktinya semua, itu menjadi bagian dari pertimbangan," Anies berujar.

Surat kepastian tidak memperpanjang izin Alexis diteken, Jumat (27 Oktober 2017) lalu. Anies menegaskan status ALexis tidak lagi bisa beroperasi sejak surat ditandatangani.

Ia menegaskan akan mengeksekusi putusan itu. Selain itu, Pemprov DKi juga akan melakukan pengawasan. "Kita pastikan tidak ada kegiatan. Kami pastikan di hari-hari ke depan, semua aturan ditegakkan," lanjutnya.

Anies memastikan, Pemprov DKI tidak akan pandang bulu menegakkan aturan.

Adapun pihak Alexis membantah pernah melakukan pelanggaran.

"Sampai dengan saat ini di Hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila," kata Legal Corporate Hotel Alexis, Lina Novita.

Ia menyadari Alexis selama ini distigma negatif oleh publik. Lina berjanji akan berbenah dan melakukan penataan manajemen.

Alexis terbuka terbuka pada saran dan kritik. Selain itu, Lina juga meminta arahan dan bimbingan Pemprov DKI agar usaha pariwisata yang mereka geluti dapat terus berjalan.

"Pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah daerah DKI Jakarta," ujar dia.

Dukungan mengalir pada keputusan Pemprov DKI yang tidak memperpanjang izin Alexis. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memberi apresiasi positif.

Ia tegas mendukung langkah Pemprov DKI. Hanya saja, ia meminta Anies berlaku adil. Gembong meminta praktik-praktik serupa lain juga dibersihkan Pemprov DKI.

"Jika ada tempat atau hotel yang dianggap seperti itu ya harus dicabut perizinannya," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (31/10/2017).

Pemerintah pusat pun melontarkan dukungan melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise. Ia menyatakan pemerintah pusat senapas dengan semangat Pemprov DKI.

"Saya, pemerintah, KPPA dan Kementerian Sosial sangat mendukung," kata dia, kepada Liputan6.com, Selasa (31/10/2017).

Pasalnya, lokasi semacam itu kerap terjadi pelanggaran hukum. Yohana mencontohkan perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan dan anak.

"Jadi ada eksploitasi di sini," tutur Yohana.

Ia meminta Pemprov DKI berkordinasi dengan kementeriannya. Kementerian PPA perlu data akurat berapa wanita yang selama ini bekerja di Alexis.

Kementerian PPA dan Kemensos nantinya akan membina para wanita itu. Mereka akan dialihkan dari tindak tidak terpuji ke hal-hal yang lebih positif.

Menurut dia, tugas pemerintah melindungi dan memperdayakan kaum perempuan.

"Kalau kita selamatkan perempuan, negara ini selamat. Karena mereka yang menghasilkan generasi-generasi emas ke depan," pungkas Yohana.

Nasib Karyawan

Salah satu dampak yang dikeluhkan Alexis dari tidak diperpanjanganya izin adalah nasib karyawan. Legal Corporate Hotel Alexis, Lina Novita, menyebut ada 1.000 karyawan mengantung nasib pada keberlangsungan hotel.

Lita mengungkap Alexis mempekerjakan 600 pegawai tetap dan 400 pegawai lepas. Tak diperpanjangnya izin akan berujung pada penutupan usaha.

Karyawan, menurut Lina, terdampak. Mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Setelah operasional Alexis dihentikan, mereka terpaksa dirumahkan.

"Kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga," kata Lina.

Yang jelas, Alexis belum akan memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Pihak manajemen dan investor tengah mencari jalan keluar. Lina meminta Pemprov DKI memberi solusi terbaik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, sudah punya solusinya. Ia menyatakan akan karyawan yang selama ini bekerja Alexis.

Khususnya, kata Sandi, mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Solusi yang ia ajukan akan terintegrasi dengan program yang menjadi janji kampanye Sandi bersama Anies Baswedan kala berlaga di Pilgub DKI.

"Kita akan koordinasikan dalam program Oke Oce. Bahwa yang bekerja di hotelnya kita salurkan melalui Disnaker ke industri hotel terdekat yang beraktivitas di restoran," ujar Sandi, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Menurut dia, banyak restoran yang menjadi rekanan program Oke Oce. Mereka membutuhkan tenaga kerja.

Selain itu, Sandi menawarkan alternatif lain. Karyawan Alexis bisa bekerja di kegiatan salon, rias pengantin, dan lainnya.

Read More

Sandiaga: Pecah Satu Telur, Kami Tak Perpanjang Izin Alexis

ArisanTersohor - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku lega setelah tidak memperpanjang izin dua unit usaha Alexis, hotel dan griya pijat. Hal ini selaras dengan salah satu dari 23 janji kampanyenya.

"Hari ini, pecah telor satu, yaitu kami tidak memperpanjang izin daripada tempat Alexis. Ada 23 rencana kerja, itu sudah kita hitungin satu-satu," kata Sandiaga di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/10/2017)

Menurut dia, realisasi ini adalah cermin cepatnya kinerja bersama Gubernur DKI Anies Baswedan. Terhitung, baru memasuki pekan kedua menjabat, kedua pimpinan itu merealisasikan janji kampanyenya.

"Karena baru dua minggu bekerja, tapi kita sudah bekerja cepat sekali," kata Sandiaga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang izin dua unit usaha Alexis. Surat terkait hal tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Provinsi DKI, Edy Junaedi.

Gubernur DKI Anies Baswedan membenarkan hal itu. Menurutnya, pihak Alexis sudah menyalahi prosedur dengan laporan dan bukti dimiliki terkait tindakan amoral di tempat tersebut.

"Posisi kita tegas tidak melegalkan prostitusi," Anies memungkasi.

Surat Pemberitahuan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDPU) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Surat tersebut dikeluarkan pada Jumat, 27 Oktober 2017.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (PTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi.

"Iya (surat resmi)," kata Edy via pesan singkat kepada Liputan6.com, Senin (30/10/2017).

Surat atas tembusan Pemprov DKI bernomor 6866/-1.858.8 tersebut membeberkan empat pertimbangan mengapa izin tempat tersebut tidak diperpanjang.

Pertama, menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis.

Kedua, setiap penyelenggara usaha pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Ketiga, pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

"Sehubungan dengan hal-hal di atas, pemohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum dapat diproses," tulis poin keempat surat tersebut.

Read More

Ketahuan! Ternyata Ini Dia Penyebab Pabrik Mercon Meledak Versi Anak Kepala Desa

ArisanTersohor - Kebakaran pabrik petasan di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (26/10) kemarin masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian hingga saat ini.

Terlepas dari hal tersebut, Beben (59) selaku Kepala Desa Batu Layang, Cililin, Bandung Barat, Bandung menceritakan bahwa anak angkatnya, Darwin Pratama (20) mengetahui awal kejadian.

Darwin yang merupakan karyawan pabrik petasan yang selamat dalam kejadian itu katanya segera menelepon dirinya sesaat ledakan hebat terjadi

Pabrik yang memproduksi ribuan jenis dan ukuran petasan itu diceritakan Darwin terbakar hebat, di mana di dalamnya terdapat Gunawan (17) putra dari Ano (57) tetangganya.

Terdengar panik kala itu, Darwin katanya berusaha memadamkan api bersama sejumlah petugas keamanan pabrik dengan cara menyiramkan air lewat selang air.

Tetapi api diungkapkan sang anak sangat cepat merambah, bermula dari bagian luar menuju gudang hingga area produksi petasan yang berada di area belakang komplek pabrik.

"Kejadiannya itu waktu anak saya keluar pabrik mau beli kopi, tiba-tiba meledak. Pas dilihat sudah nyambar ke pabrik apinya," ungkapnya ketika mendampingi Ano mendatangi posko Ante Mortem Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (27/10) pagi.

Ketika ditanyakan mengapa kebakaran terjadi, Darwin katanya mengingat jika pabrik petasan itu tengah melakukan perluasan area produksi.

Besar dugaan, kebakaran bermula dari percikan api pekerjaan pengelasan yang sedang dilakukan sejumlah pekerja, percikan tersebut mengenai bubuk mercon dan merambat ke gudang petasan.

"Jadi pabrik itu sedang ada pembangunan untuk perluasan lahan pabrik, waktu itu katanya ada salah satu tukang yang sedang mengelas dan percikan api kena bubuk mercon yang memang bahan petasan itu," ungkapnya.

Akan tetapi dirinya tidak mau berburuk sangka, sebab dugaan penyebab kebakaran itu berasal dari kesaksian sang anak, bukan hasil penyelidikan pihak Kepolisian. (*)

Read More

Tak Disangka! Begini Penilaian SBY Soal 3 Tahun Pemerintahan Jokowi

ArisanTersohor - Pada Jumat (20/10/2017), masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginjak usia yang ketiga. Mantan Presiden sebelumnya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut memberikan penilaian atas kinerja Jokowi.

Melalui sebuah video berdurasi 2 menit 37 detik, SBY menyampaikan selamat kepada Jokowi yang sudah tiga tahun memimpin Tanah Air.

“Partai Demokrat menilai, banyak yang telah dicapai dan dilakukan oleh pemeirntah kita, meskipun tidak sedikit yang harus dilakukan dan dicapai ke depan nanti,” katanya, seperti yang dilansir di JPNN.com

Ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini justru tak sependapat jika ada yang menganggap Pemerintahan Jokowi telah gagal dan tidak menunjukkan perbaikan.

“Sebagaimana masa presiden dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, jika ada yang mengatakan bahwa pemerintah ini telah gagal dan tidak ada satu pun yang dihasilkan, menurut saya tidak fair dan tidak legawa,” ujar SBY yang dalam video itu didampingi Ani Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan.

Tapi SBY juga berpendapat sebaliknya, jika meskipun sudah banyak yang sukses ada yang masih kurang. Oleh karena itulah SBY mengajak seluruh pihak untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan dan merampungkan tugas-tugasnya. Sebab, banyak hal yang harus diwujudkan.

SBY meyakini jika pemerintahan Jokowi tetap fokus, maka banyak hal yang bisa dilakukan pada dua tahun mendatang.

“Kiranya Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya sungguh menjaga agar bangsa ini tetap rukun dan bersatu dan tidak terpolarisasi oleh alasan apa pun, termasuk karena perbedaan identitas. Diharapkan, pemerintah makin adil dan bisa mengayomi semuanya.”

Tentunya hal ini cukup mengejutkan mengingat selama ini Partai Demorat juga termasuk oposisi pemerintah.

Read More